MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

Jl. Brawijaya, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari,

Provinsi Papua Barat. Kode POS 98311

DI
previous arrow
next arrow
PERHATIAN: Hati-hati terhadap seluruh tindakan penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Pastikan informasi hanya melalui kanal resmi pengadilan.
Direktori Putusan

Sistem berbasis web yang dimiliki Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan

Jadwal Persidangan

Jadwal Pelaksanaan Sidang Perkara Tingkat Banding

Survey Kepuasan Masyarakat

Penilaian berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat

e-Court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Whistle Blowing System

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

| Eviden Zona Integritas

Profil Singkat

Mars PTA

Ucapan HUT Ke-3

  • Dukung Transparansi Data Nasional, KPTA Papua Barat Sambut Rencana Pendataan Sensus Ekonomi 2026

    Dukung Transparansi Data Nasional, KPTA Papua Barat Sambut Rencana Pendataan Sensus Ekonomi 2026

    Manokwari, 30 Juni 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyambut baik dan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung agenda nasional Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah ini menindaklanjuti surat permohonan koordinasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat terkait penentuan waktu pendataan lapangan di lingkungan pejabat instansi vertikal. Pelaksanaan pendataan ini…

  • Kepaniteraan PTA Papua Barat Laksanakan Review Kelayakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kepaniteraan Tahun 2026

    Kepaniteraan PTA Papua Barat Laksanakan Review Kelayakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kepaniteraan Tahun 2026

    Manokwari, 30 Juni 2026– Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat mengambil langkah taktis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan peradilan di wilayah hukum Provinsi Papua Barat. Bersama Plh. Panitera PTA Papua Barat, Bapak Musa Sholawat, S.H.I., jajaran Kepaniteraan menggelar rapat intensif Pembahasan Review Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Tahun 2026. Pembahasan yang berlangsung selama dua…

  • Ketua PTA Papua Barat Laksanakan Monitoring Persiapan Dokumen Pembangunan Zona Integritas di PA Manokwari

    Ketua PTA Papua Barat Laksanakan Monitoring Persiapan Dokumen Pembangunan Zona Integritas di PA Manokwari

    Manokwari — Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., melaksanakan kegiatan Monitoring Persiapan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Agama Manokwari. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan terhadap satuan kerja dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua…

  • PTA Papua Barat Gelar Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Tinggi Tahun 2026

    PTA Papua Barat Gelar Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Tinggi Tahun 2026

    Manokwari — Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Orientasi Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Tinggi PTA Papua Barat Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pemahaman terhadap peran, tugas, dan tanggung jawab Hakim Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Kegiatan orientasi dibuka dengan penyampaian materi oleh Ketua Pengadilan…

PENCARIAN
PEGAWAI
STATISTIK WEBSITE

Our Visitor

0 3 6 1 1 0
Users Today : 218
Users Yesterday : 244
Users Last 7 days : 1805
Users Last 30 days : 8051
Users This Month : 2071
Users This Year : 21491
Total Users : 36110
Views Today : 256
Views Yesterday : 311
Views Last 7 days : 2146
Views Last 30 days : 9463
Views This Month : 2470
Views This Year : 29632
Total views : 66908
Who's Online : 3
Your IP Address : 216.73.216.44
Server Time : 9 July 2026 7:16 pm
SOCIAL MEDIA
STATISTIK SURVEI

Detail lebih lanjut

JAM OPERASIONAL
DAFTAR SATKER PENGADILAN AGAMA
KOMENTAR